JALAN PANJANG MENUJU SMART NATION

“Bayarnya pakai ini saja Pak.” ujar saya ketika taksi yang saya tumpangi mendekati pintu tol menuju Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Saya pun menyodorkan sebuah kartu berwarna merah dengan logo bank di pojok kiri bawahnya. Sekilas mirip dengan kartu ATM atau kartu debet, namun sejatinya kartu itu adalah uang elektronik.

“Wah bisa pake ini ya Bu? Apa ini Bu? “. Si supir taksi mengambil kartu yang saya sodorkan  sambil tetap mengarahkan pandangannya ke depan kemudi.

Saya agak kaget. Baru kali ini ada supir taksi bandara yang saya tumpangi tidak mengenal uang elektronik untuk membayar tol. Padahal pembayaran tol menggunakan uang elektronik di Makassar telah dimulai sejak akhir tahun 2012. Prasangka saya, si bapak adalah supir taksi baru dan jarang mengantar penumpang ke arah bandara, atau mungkin memang masih jarang penumpang taksi bandara yang menggunakan uang elektronik untuk membayar tol.  Tanpa ambil pusing, saya pun menjelaskan kepada si bapak supir tentang uang elektronik, kegunaannya dan cara mengisi saldonya.

“Oh, begitu ya Bu.  Saya baru tahu ini”, ujarnya menutup pembicaraan. Kelihatan sekali si bapak supir sangat terkagum dengan manfaat dan kegunaan uang elektronik.

Peran Bank Indonesia dalam mendukung Smart City

Kejadian tersebut terreka ulang di ingatan saya tatkala saya berpikir akan menulis apa tentang smart citySmart city, atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi kota cerdas, belakangan ramai menjadi topik perbincangan terutama bagi pemerintah daerah dan pemerhati kota. Beberapa kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Bandung dan Surabaya bahkan telah mendaulat dirinya sebagai kota cerdas, yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mengelola seluruh sumber daya di dalam kota dengan lebih efektif dan efisien.

Dalam rangka mendukung pengembangan smart city, Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran, pada dasarnya telah memerankan porsinya dengan  baik. Sejak Agustus 2014, Bank Indonesia menggagas Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) sebagai upaya untuk mendorong peningkatan transaksi pembayaran menggunakan alat pembayaran non tunai.

Transaksi non tunai atau dalam istilah disebut sebagai smart money, tidak dipungkiri lagi memberikan berbagai kemudahan dan manfaat bagi masyarakat maupun pemerintah. Dengan bertransaksi non tunai, masyarakat dapat melakukan proses pembayaran dengan praktis, cepat, aman, dan transparan. Sementara bagi pemerintah, transaksi non tunai dapat menekan biaya cash handling untuk pencetakan, pengedaran dan pemusnahan uang. Karena proses transaksi menjadi lebih cepat, transaksi non tunai juga dapat meningkatkan sirkulasi uang dalam perekonomian sehingga mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Hal ini terkonfirmasi oleh penelitian yang dilakukan oleh European Central Bank pada tahun 2013 yang menyatakan bahwa transaksi non tunai berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah manfaat transaksi non tunai dalam perencanaan ekonomi. Karena bersifat non tunai, segala bentuk transaksi keuangan baik penerimaan maupun pengeluaran, dapat tercatat dan terdokumentasi dengan baik. Sebut saja dalam hal penerimaan pajak. Jika pembayaran pajak oleh masyarakat dapat dilakukan secara non tunai,  pemerintah akan mendapatkan data yang akurat terkait realisasi penerimaan pajak dalam setahun. Yang juga berarti bahwa peluang untuk dana tersebut disalahgunakan juga semakin minim. Untuk tahun berikutnya, pemerintah dapat melakukan perencanaan anggaran dengan lebih tepat dan akurat karena berdasarkan data yang reliabel. Tidak lagi garbage in, garbage out.

Melihat fenomena itu pula, dalam rangka mewujudkan smart governance, Bank Indonesia juga mendorong program elektronifikasi pembayaran pemerintah. Dengan program elekronifikasi, penermaan dan pengeluaran pemerintah dimigrasikan dari manual ke elektronis, dari tunai ke non tunai. Ya, Bank Indonesia jelas mendukung pengembangan smart city, namun apa yang masih terlewatkan?

PR Besar Masih Menunggu

Kembali ke cerita si bapak supir taksi.  Saya sempat merenung, jika seorang supir taksi yang tinggal di kota besar seperti Makassar saja tidak mengenal uang elektronik, apalagi orang-orang di pelosok daerah atau pulau-pulau terpencil di Indonesia. Ingatan saya tetiba melayang ketika saya melakukan edukasi kebanksentralan di pulau paling selatan Sulawesi, Kabupaten Kepulauan Selayar. Kepulauan Selayar merupakan satu-satunya kabupaten yang terpisah dari jazirah Pulau Sulawesi dengan kondisi wilayah 87% merupakan daerah perairan. Ketika saya mengenalkan GNNT di Selayar, alih-alih mengenal uang elektronik, berhubungan dengan lembaga keuangan saja mereka mungkin belum pernah.

Akses keuangan di Kabupaten Selayar relatif tertinggal dibandingkan kabupaten lainnya di Sulawesi Selatan. Indikator yang paling sederhana adalah rasio jumlah rekening tabungan per 1000 penduduk dewasa (angkatan kerja) yang pada tahun 2015 sebesar 782. Artinya, dari 1000 penduduk hanya 782 yang memiliki rekening tabungan. Bandingkan dengan Makassar yang sudah mencapai 1952 rekening atau Sulawesi Selatan yang sebesar 1490 rekening tabungan per 1000 penduduk dewasa. Jika ditarik ke level nasional, berdasarkan data World Bank tahun 2014, hanya 36,1% penduduk dewasa Indonesia yang mempunya rekening di lembaga keuangan. Kondisi ini masih jauh tertinggal dibandingkan negara tetangga seperti Thailand 78,1%; Malaysia 80,7% dan Singapura 98,2%.

Inilah kemudian yang saya catat sebagai PR besar Bank Indonesia: inklusi keuangan. Bagaimana memastikan setiap individu memiliki akses penuh terhadap berbagai layanan keuangan yang berkualitas secara tepat waktu, nyaman, dan jelas dengan biaya terjangkau sebagai penghormatan penuh atas martabat pribadinya.

Dalam kaitannya dengan pengembangan smart city, kondisi keuangan Indonesia yang masih eksklusif adalah sebuah tantangan. Bagaimana mungkin masyarakat akan berpindah hati dari transaksi tunai menjadi non tunai jika dirinya belum berkenalan dengan yang namanya lembaga keuangan. Bagaimana mungkin mendorong masyarakat untuk membayar kewajibannya secara elektronis jika gaji mereka masih dibayarkan secara tunai? Bagaimana mungkin mewujudkan sebuah kota yang cerdas jika masyarakatnya belum tercerahkan? Dalam hal layanan keuangan sekalipun.

Bank Indonesia bukannya belum bergerak. Melalui Layanan Keuangan Digital maupun Program Elektronifikasi dan Keuangan Inklusif, Bank Indonesia telah bergerilya  di daerah untuk meningkatkan akses keuangan masyarakat. Berbagai upaya dilakukan, mulai dengan menggandeng pemerintah daerah dan instansi terkait dalam suatu payung nota kesepahaman maupun turun langsung melakukan edukasi kepada masyarakat umum maupun dunia pendidikan.

Namun kerja belum selesai. Dengan kondisi infrastruktur dan tantangan geografis di Indonesia, perjalanan menuju Indonesia yang berkeuangan inklusif adalah jalan yang panjang. Namun tidak pula berarti pula mustahil. Berbekal kepemimpinan yang visioner, konsistensi kebijakan, kolaborasi dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, Indonesia akan mencapai ke arah sana. Menuju keuangan yang lebih inklusif, menuju kota dan negara yang tercerdaskan.

(Tulisan ini juga telah dimuat pada blog pribadi https://alwaysanita.wordpress.com).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s